Pembangunan Kesehatan

A. PENGERTIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat, masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara integral dengan berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga menjadi arus utama pada percepatan pencapaian MDGs dan mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta. B. TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari pembangunan kesehatan yaitu : 1. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan. 2. Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan. 3. Peningkatan status gizi masyarakat. 4. Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas). 5. Pengembangan keluarga sehat sejahtera. C. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan melandaskan pada memperhatikan kebijakan umum yang dikelompokkan sebagai berikut: 1. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor. Untuk optimalisasi hasil pembangunan berwawasan kesehatan, kerjasama lintas sektor merupakan hal yang utama dan karena itu perlu digalang serta dimantapkan secara seksama. Sosialisasi masalah-masalah kesehatan pada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan berkala. Kerjasama lintas sektor harus mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta melandaskan dengan seksama pada dasar-dasar pembangunan kesehatan. 2. Penigkatan perilaku, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Swasta. Masyarakat dan swata perlu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam kaitan ini perilaku hidup masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan, sehingga menjadi bagian dari norma hidup dan budaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan terutama melalui penerapan konsep pembangunan kesehatan masyarakat tetap didorong bahkan dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan serta keseimbangan upaya kesehatan. 3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan. Kesehatan lingkungan perlu diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Upaya ini perlu untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup dan meningkatkan kemauan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan. Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat kerja dan tempat-tempat umum serta tempat periwisata ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan mutu air yang memenuhi persyaratan terutama perpipaan, penerbitan tempat pembuangan sampah, penyediaan sarana pembangunan limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan lainnya. Kualitas air, udara dan tanah ditingkatkan untuk menjamin hidup sehat dan produktif sehingga masyarakat terhindar dari keadaan yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan. Untuk itu diprlukan peningkatan dan perbaikan berbagai peraturan perundang-undangan, pendidikan lingkungan sehat sejak dini usia muda serta pembakuan standar lingkungan. 4. Peningkatan Upaya Kesehatanya. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakuakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pennyembuhan penyakit dan pemuluhan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan darurat atau kritis. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu terus –menerus diupayakan. Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama kritis ekonomi, upaya kesehatan diproriataskan untuk mengatasi dampak kritis disamping tetap mempertahankan peningkatan pembangunan kesehatan. Perhatikan khusus dalam mengatasi dapak kritis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga miskin agar derajat kesehatan tidak memburuk dan tetap hidup produktif. Pemerintah berttanggung jawab terhadap biaya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin. Setelah melewati krisis ekonomi, status kesehatan masyarakat diusahakan ditigkatkan melalui pencegahan dan panganguran mordibitas, mortalitas, dan kecacatan dalam masyarakat terutama pada bayi, anak balita, dan wanita hamil, melahirkan dan masa nifas, melalui upaya peningkatan (promosi) hidup sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta pengobatan penyakit dan rehabilitas. Prioritas utama diberikan kepada penaggulangan penyakit menular dan wabah yang cenderung meningkat. Perhatian yang lebih besar diberikan untuk mewujudkan produktifitas kerja yang tinggi, melalui berbagai upaya pelayanan kesehatan kerja termasuk perbaikan gizi dan kebugaran jasmani tenaga kerja serta upaya kesehatan lain yang menyangkut kesehatan lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah yang kumuh. 5. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Pengenbangan tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berpegang teguh pada pengabdian bangsa dan negara dari etika profesi. Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan dari masyarakat dan pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan kesehatan. Dalam parencanaan tenaga kesehatan perlu diutamakan penentu kebutuhan tenaga di kabupaten dan kota juga keperluan tenaga berbagai negara di luar negeri dalam rangka globalisasi. Pengembangan karier tenaga kesehatan mesyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan dengan terarah dan seksama serta diserasikan secara bertahap. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JK PM) yakni cara pelayanan kesehatan melelui penyebaran secara praupaya dikembangkan terus untuk menjamin tersekenggaranya pemeliharaan kesehatan yang lebih merata dan bermutu dengan harga yang terkendali. JKPM diselenggarakan sebagai upaya bersama antar masyarakat, swasta dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Tarif pelayanan kesehatan perlu disesuaikan atas dasar nilai jasa dan barang yang diterima oleh anggota masyarakat yang memperoleh pelayanan. Masyarakat yang tidak mampu akan dibantu melalui system JKPM yang disubsidi oleh pemerintah. Bersamaan dengan itu dikembangkan pula asuransi kesehatan sebagai pelengkap/pendamping JKPM. Pengembangan asuransi kesehatan berada dibawah pembinaan pemerintah dan asosialisasi perasuransian. Secara bertahap puskesmas dan rumahsakit milik pemewrintah akan dikelolah secara swadana. 6. Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan. Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan terutama melalui peningkatan secara strategis dalam kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor lain yang yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara para pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang terdiri dari perencanaan, pengerakan pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian diselenggarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpaduh dan menyeluruh. Manajemen tersebut didukung oleh sistem informasi ynag handal guna menghasilkan pengambilan kepetusan dan dan cara kerja yang efisien. Sistem informasi tersebut dikembangkan secara komprehensif diberbagai tingkat administrasi kesehatan sebagai bagian dari pengembangan administrasi mder. Organisasi Departemen Kesehatan perlu disesuaikan kembali dengan fungsi-fungsi : regulasi, perencanaan nasional, pembinaan dan pengawasan. Desentralisasi atas dasr prinsip otonomi ynag nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dipercepat melalui pelimpahan tanggung jawab pengelolaaan upaya kesehatan kepada daerah Dinas Kesehatan ditingkatkan terus kemampuan manajemennya sehingga dapat melaksanakan secara lebih bertanggung jawab dalam perencanaan, pembiayaan dan pelalsaan upaya kesehatan. Peningkatan kemampuan manajemen tersebut dilakukan melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pembangunan kesehatan yang ada. Upaya tersebut pula didukung oleh tersedianya pembiayaan kesehatan yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan pendanaan kesehatan yang baik berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional maupun dari anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah. 7. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Kesehatan. Penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan akan terus dikembangkan secara terarah dan bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk mendukung perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan pengembangan kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan didesentralisasikan sehingga menjadi bagian pentig dari pembangunan kesehatan daerah. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, gizi, pendayagunaan obat dan pengembangan obat asli Indonesia, pemberatasan penyakit dan perbaikan lingkungan. Penelitian yang berkaitan dengan ekonomi kesehatan dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan swasta. Setra meningkatkan kontribusi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan yang terbatas. Penelitian bidang sosial budaya dan perilaku sehat dilakukan untuk mengembangkan gaya hidup sehat dan mengurangi masalah kesehatan masyarakat yang ada. 8. Peningkatan Lingkungan Sosial Budaya. Selain berpengaruh positif, globalisasi juga menimbulkan perubahan lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap pembangunan kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat melalui peningkatan sosioekonomi masyarakat, sehingga dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan sekaligus meminimalkan dampak negatif dari globalisasi. D. Nilai-nilai Filosofi Dalam Pembangunan Kesehatan A. ASPEK SOSIAL BUDAYA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN Nilai-nilai Filosofi Dalam Pembangunan Kesehatan Pembangunan Kesehatan Pembangunan kesehatan adalah merupakan bagian dari pembangunan nasional yangbertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi –tingginya.Wujud pembangunan kesehatan di Indonesia adalah SKN ( Sistem Kesehatan Nasional )yang diatur dalam Undang-undang No 23 Th 1982 tentang kesehatan. Undang-undang ini merupakan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan kesehatan. Nilai-nilai Filosofi dalam Pembangunan 1. Dasar Pijakan a. Kesehatan adalah hak azasi bangsa b. Kesehatan sebagai investasi bangsa c. Kesehatan menjadi titik sentral pembangunan kesehatan 2. Landasan Idiil : Pancasila 3. Landasan Konstitusionil : UUD 1945 al : a. Pasal 28 A berbunyi : setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. b. Pasal 28 B ayat ( 2 ) setiap anak berhak atas kelangsungan, tumbuh dan berkembang c. Pasal 28 C ayat ( 1 )Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari pendidikan tersebut. 4. Prinsip Dasar Pembangunan ( SKN ) Perikemanusiaan Penyelanggaraan pembangunan didasarkan pada prinsip kemanusiaan yang dijiwai, digerakan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pembangunan kesehatan di Indonesia dirasionalkan dalam wujud PKMD ( Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa ) B. Tujuan PKMD Tujuan Umum Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong diri sendiri di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu hidup Tujuan Khusus 1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki untuk menolong dirinya sendiri 2. Mengembangkan kemampuan dan prakarsa masyarakat untuk berpartisipasi dalam berswadaya 3. Menghasilkan lebih banyak tenaga masyarakat untuk berperan dalam LKMD 4. Meningkatkan kesehatan masyarakat E. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PEMBANGUNAN KESEHATAN F. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PEMBANGUNAN KESEHATAN Pengertian Pembangunan nasional adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong-royong, swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri untuk mengenal dan memecahkan masalah atau kebutuhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan, agar mampu memelihara kehidupannya yang sehat dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Faktor Pendorong dan Penghambat Pembangunan Nasional 1. Disparitas Status Kesehatan Disparitas adalah perbedaan jarak ; adanya upah yang diterima oleh para pekerja pabrik itu. Menghalangi pemiliknya untuk mendapatkan hak kesehatan yang layak. , masyarakat, media massa, politikus bahkan insan kesehatan masih memandang hak kesehatan hanya pada hak untuk memperoleh pelayanan kuratif di rumah sakit dan puskesmas . Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat namun disparitas antar tingkat sosial ekonomi dan antar wilayah masih cukup tinggi. Selama ini kesehatan dianggap sebagai barang yang mahal, kesehatan di Indonesia hanya untuk kalangan berpunya ‘orang miskin dilarang sakit’ . Tragis, mengingat kekayaan Indonesia yang begitu tetapi tidak ada pertanggung jawaban tentang keberadaan SDA tersebut. 2. Beban Ganda Penyakit Bagi masyarakat Indonesia khususnya, penyakit memiliki beban ganda,yang pertama adalah rasa sakit yang diderita dan yang kedua masalah uang yang cukup banyak. Untuk mengatasi masalah penyakit yang dideritanya. Hal ini memberikan dampak negative pada pasien yang bersangkutan, karena keterbatasan dana, mereka mendapatkan keterbatasan pelayanan kesehatan. 3. Kinerja Pelayanan yang Rendah Kinerja kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan yang ditandai dengan masih di bawah standarnya kualitas pelayanan sebagian rumah sakit daerah serta keterbatasan tenaga kesehatan juga menjadi tantangan yang harus segera di atas. Hingga saat ini jumlah dan distribusi dokter, bidan serta perawat belum merata dimana disparitas rasio dokter umum per 100.000 penduduk antar wilayah masih tinggi. Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua tenaga kesehatan yang diperlukan . 4. Perilaku Masyarakat yang Kurang Mendukung Hidup Bersih Dewasa ini sikap masyarakat Indonesia juga sama buruknya dengan sistem yang mengatur kesehatan. Sungai di Jakarta kini mengalami perubahan fungsi, fungsi sungai bukan lagi menjadi tata perairan kota tapi tempat sampah umum. Belum lagi ada masyarakat yang MCK di sungai, begitu pula di sebagian wilayah pedesaan Indonesia kesadaraan akan pentingnya kesehatan belum kita temukan di masyarakat kita. 5. Rendahnya Kondisi Kesehatan Lingkungan Rendahnya pembangunan ekonomi yang belum merata adalah biang keladi pokok masalah ini . Hal tersebut menimbulkan kesenjangan soasial baik papan, sandang dan pangan. Pertanyaan mengapa kesehatan lebih banyak dialamai oleh orang tak berpunya ? Mungkin jawabannya adalah karena lingkungan tempat tinggal yang buruk. Kesehatan Indonesia berada pada kondisi yang saat buruk, pembangunan kesehatan di Indonesia, dapat dilihat dari berbagai penghambat serta langkah pendorong untuk mengatasinya . Minimnya pelayan kesehatan, dan rendahnya pelayanan kesehatan adalah salah satu penghambat pembangunan kesehatan . Adat kebiasaan masyarakat, serta keadaan ekonomi dan pendidikan turut ikut andil dalam hal ini.